Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mengusut persoalan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Sebab, Korps Adhyaksa sejak awal merupakan lembaga penegak hukum pertama yang menangani persoalan ini. “LPEI sebaiknya dikelola Kejagung karena Kejaksaan Agung yang pertama mengelolanya,” kata Suparji kepada wartawan, Jumat (29/3/2024).

Suparji menyayangkan perilaku yang terkesan kompetitif https://www.yeniakademya.org/ antara Komisi Pemberantasan KPK dan Kejaksaan Agung dalam menangani persoalan tersebut. “Egoisisme di pihak departemen tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Kalaupun nanti kasusnya tidak bisa ditangani, lanjutnya, KPK tetap bisa ikut serta dengan melakukan pengawasan. Hal ini masih sesuai dengan amanahnya sebagai lembaga penegak hukum.

“Tidak akan seperti itu, tapi bisa jadi kemitraan. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengawasinya. Dan ini sejalan dengan kerja Komite Pemberantasan Korupsi yang fokus pada pencegahan, ujarnya. “Tidak boleh ada kompetisi atau sektoralisme keuangan. Kita harus menciptakan kerja sama dalam setiap kegiatannya,” tegas Suparji. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diawasi Komisi d Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sudah masuk. proses penelitian. .

Sementara Korps Adhyaksa telah menerima pengaduan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. “Kasus yang terkait dengan LPEI banyak sekali, bahkan ada yang di Bath 1, 2, dan 3. Kita terima dan pelajari apa maksud dari ditangkapnya Panitia Pemberantasan Korupsi yang bekerja dan bertanggung jawab di Panitia Pemberantasan Korupsi.” Bahkan ada kasus LPEI terkait tindak pidana umum yang menjadi tanggung jawab Ditjen Polri,” kata Direktur Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).